Pemkab Maros baru saja mengumumkan perpanjangan kontrak kerja bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) untuk 271 pegawai yang bekerja di lingkungan tersebut. Kegiatan ini merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian status tenaga non-ASN dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat administrasi SDM.
Perpanjangan kontrak dilaksanakan dalam sebuah apel akbar yang melibatkan ribuan PPPK di lapangan Pallantikang pada Senin, 4 Agustus 2025. Kegiatan semacam ini menjadi momen untuk menunjukkan dukungan dan penguatan bagi jabatan yang kini semakin vital dalam pelayanan publik.
Perpanjangan Kontrak PPPK: Komitmen untuk Kesejahteraan
Dari total 271 pegawai yang menerima perpanjangan kontrak, terdiri dari 249 orang adalah tenaga guru dan 22 orang merupakan tenaga teknis. Tindakan ini bukan hanya sekadar administratif, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam menuntaskan status tenaga non-ASN. Dengan perpanjangan ini, pemerintah daerah berharap dapat mendorong kinerja dan integrasi para pegawai ke dalam sistem yang lebih formal dan terstruktur.
Data yang diperoleh menunjukkan bahwa saat ini jumlah Pegawai Negeri Sipil (ASN) di Pemkab Maros mencapai 6.876 orang, sementara jumlah PPPK aktif tercatat 1.535, dengan rincian 1.033 sebagai tenaga guru, 311 tenaga kesehatan, dan 191 tenaga teknis. Ini mencerminkan bahwa kebutuhan akan tenaga kerja di sektor publik terus meningkat. Dalam konteks ini, pemerintah juga mencatat bahwa masih ada 4.839 tenaga non-ASN yang menunggu regulasi dari pusat untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Hal ini menandakan adanya perhatian dan tanggung jawab pemerintah dalam mengatasi kekurangan tenaga kerja di sektor publik.
Strategi Menghadapi Tantangan dan Pendekatan Ke Depan
Bupati Maros, Chaidir Syam, menyatakan bahwa upaya ini adalah komitmen pemerintah daerah dalam memperhatikan dan menuntaskan permasalahan tenaga kerja non-ASN. Ia menegaskan pentingnya mengikuti proses orientasi melalui Massive Open Online Course (MOOC) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan PPPK agar lebih siap dalam menghadapi tuntutan pekerjaan mereka di masa depan.
“Kami berkomitmen untuk mempertahankan pegawai yang berkinerja baik, tetapi harus ada konsekuensi bagi yang tidak memenuhi harapan,” ujarnya. Hal ini menekankan bahwa kinerja pegawai akan sangat menentukan keberlanjutan kontrak kerja mereka. Selain itu, Bupati juga mengingatkan para PPPK untuk tidak membentuk organisasi lain di luar KORPRI, yang merupakan wadah resmi bagi ASN, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, Bupati mengajak semua ASN dan PPPK untuk terus meningkatkan integritas, etos kerja, dan semangat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia menyampaikan apresiasi kepada para PPPK atas kontribusi mereka yang signifikan dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan umum di daerah tersebut.
Dengan pernyataan tersebut, diharapkan momen ini menjadi awal dari langkah yang lebih berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Maros. Komitmen pemerintah untuk memperhatikan kesejahteraan tenaga kerja non-ASN akan menjadi satu langkah progresif dalam memajukan daerah dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
