Makassar, – Rumitnya sistem penerimaan siswa baru tahun ajaran 2025 ini, membuat sejumlah Mahasiswa dari gabungan beberapa kampus menggelar pertemuan di Kantor Dinas Pendidikan Sulsel. Awalnya mereka berencana menggelar aksi di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur. Namun karena Gubernur Provinsi Sulsel tengah menjalankan Ibadah Haji sehingga kelompok aksi mahasiswa ini mendatangi Dinas Pendidikan Sulsel. Senin (02/06/2025).
Kedatangan kelompok aksi ini diterima langsung oleh Kepala Bidang (Kabid) SMA Dinas Pendidikan (Disdik) Prov Sulsel, Muhammad Nurkusuma, dalam pertemuan itu mereka meminta agar kadis pendidikan dicopot atas rancunya sistem penerimaan siswa baru yang dinilai tidak sesuai Permendikbud. No 3/2025.
Menghadapi Tantangan dalam Penerimaan Siswa Baru
Banyak orang tua dan siswa yang berharap sistem penerimaan siswa baru berjalan transparan dan adil. Sayangnya, kenyataannya justru sebaliknya. Informasi tentang prosedur dan kebijakan terkadang tidak sampai dengan jelas kepada masyarakat, sehingga kerap kali menimbulkan kebingungan di kalangan orang tua dan siswa. Situasi ini diperparah oleh perencanaan yang kurang matang dari pihak penyelenggara.
Herman Hafid Nassa, ketua Forum Orangtua Murid, mengekspresikan kekecewaannya terhadap metode yang diterapkan. “Kami menuntut Kadis dicopot saja karena rancunya sistem penerimaan siswa baru,” ujarnya. Banyak orang tua merasa bahwa kebijakan yang diterapkan tidak konsisten dengan regulasi yang ada, menyulitkan mereka dalam mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah yang diinginkan.
Mencari Solusi dari Masalah Sistem Penerimaan
Dalam pertemuan yang diadakan di Dinas Pendidikan Sulsel, mahasiswa dan orang tua berdiskusi mengenai potensi solusi untuk masalah ini. Salah satu saran yang muncul adalah perlunya evaluasi dan peninjauan kembali pada kebijakan yang diambil dalam penerimaan siswa baru. Mengikutsertakan orang tua dalam proses pembuatan kebijakan juga dianggap penting agar perspektif mereka dapat didengarkan.
Pihak terkait diharapkan dapat mempertimbangkan masukan dari masyarakat, khususnya orang tua dan siswa, agar kedepannya sistem ini lebih fair dan akuntabel. Penanganan yang lebih baik dari Dinas Pendidikan akan membantu memberikan keadilan kepada semua calon siswa, terutama bagi mereka yang memiliki segala syarat dan kondisi untuk diterima di sekolah pilihan mereka.
Pertemuan ini berlangsung cukup alot dan tidak menemukan jalan keluar. Sehingga kelompok aksi ini merasa kecewa dan rencana akan melakukan aksi lanjutan. “Kami tetap akan melakukan aksi lanjutan ini demi keadilan bagi calon siswa yang tidak bisa masuk pada sekolah yang diinginkan,” pungkas Herman.
