JAKARTA, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Gerindra, Martin D. Tumbelaka, memberikan apresiasi yang tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengenai kinerjanya dalam menegakkan hukum serta inovasi dalam layanan publik. Pengakuan tersebut disampaikannya setelah mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Jaksa Agung dan Kapolri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (7/7/2025).
Raker tersebut mengupas dua aspek penting, yaitu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dalam APBN Tahun Anggaran 2024. Dalam pernyataannya, Martin menunjukkan penghargaan yang mendalam atas dedikasi Polri dalam menjaga keamanan dan menanggapi kompleksitas kejahatan yang terus berkembang di era digital.
Kinerja Polri dalam Mencegah Kejahatan
“Kami sangat menghargai upaya seluruh jajaran Polri yang tidak hanya dapat menekan angka kriminalitas, tetapi juga mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi,” ujar Martin. Pernyataan tersebut menunjukkan seberapa penting peran Polri dalam merespons tantangan yang dihadapi masyarakat saat ini.
Lebih jauh, Martin menyatakan urgensi untuk mempercepat transformasi digital dalam institusi Polri. Dengan kejahatan digital yang semakin inovatif dan kompleks, penguatan teknologi menjadi suatu yang tak terhindarkan. “Polri perlu meningkatkan kapabilitas teknologi, mulai dari sistem pengawasan yang menggunakan kecerdasan buatan (AI), analisis big data untuk mendeteksi kejahatan secara dini, hingga keamanan siber yang lebih kuat,” tambahnya.
Pentingnya Anggaran untuk Inovasi Digital
Dalam konteks anggaran Polri Tahun 2026, Martin mendorong agar pendanaan difokuskan pada pengembangan sistem pelaporan digital yang lebih efisien, modernisasi peralatan investigasi siber, peningkatan kapasitas laboratorium forensik digital, serta pelatihan intensif bagi sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi. Dengan langkah ini, Polri diharapkan bisa beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan situasi di lapangan.
Tak hanya menyerukan pentingnya digitalisasi, Martin juga menekankan penggunaan media sosial sebagai saluran komunikasi publik. Media sosial harus dimanfaatkan secara optimal sebagai alat edukasi masyarakat dan untuk mempublikasikan kinerja institusi. “Media sosial harus menjadi saluran strategis untuk mendidik masyarakat, mengkomunikasikan kinerja, serta membangun citra Polri sebagai institusi yang profesional dan transparan,” papar Martin.
Sebagai penutup, Martin menegaskan bahwa pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran harus diperhatikan dengan serius. “Setiap rupiah harus jelas pertanggung jawabannya dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat,” kata Martin tegas.
Di akhir pernyataannya, dia menggarisbawahi bahwa peran Polri sangat penting dalam mendukung visi besar pembangunan nasional yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam mewujudkan Asta Cita. “Polri harus menjadi garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk investasi dan pembangunan. Dengan penguatan SDM dan teknologi, kami yakin Polri akan menjadi lebih profesional dan modern dalam menjalankan program prioritas nasional,” tutupnya.
Rapat kerja ini diharapkan dapat menjadi momen penting dalam perumusan strategi anggaran Polri untuk tahun 2026, yang sejalan dengan upaya transformasi digital, transparansi, dan peningkatan layanan publik yang optimal.
