JAKARTA, Pernyataan yang menekankan peran Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sebagai mesin utama untuk menggerakkan pemerintahan dalam mencapai visi dan program prioritas Presiden Prabowo Subianto mengemuka saat Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI. Rapat ini bertujuan untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2024.
Hal ini menyoroti pentingnya peran Kemensetneg dalam pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik. Mengingat bahwa Kemensetneg adalah jembatan antara pemerintah pusat dan masyarakat, peran mereka menjadi sangat vital dalam memastikan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan.
Peran Strategis Kemensetneg dalam Pemerintahan
Kemensetneg memiliki tanggung jawab besar dalam menggerakkan seluruh sistem ketatanegaraan. Hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan hubungan yang lebih harmonis antara pemerintah pusat dan daerah. Sugiat Santoso, Wakil Ketua Komisi XIII, menegaskan bahwa kementerian ini harus lebih proaktif dan tidak sekadar menjalankan fungsi administratif.
Melihat dari sudut pandang kebijakan, Kemensetneg dituntut untuk dapat memastikan pelaksanaan program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kooperasi Desa Merah Putih, yang sayangnya belum sepenuhnya merata di seluruh daerah pemilihan. Ini menjadi ironi, karena meski program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adanya kesenjangan dalam pelaksanaannya dapat merugikan banyak pihak.
Evaluasi Implementasi Program Strategis
Evaluasi sangat diperlukan untuk menilai efektivitas dari setiap kebijakan yang ada. Sugiat dengan tegas menyampaikan bahwa beberapa daerah pemilihan mengalami ketidakpuasan terkait pelaksanaan program MBG, yang menjadi sorotan utama dalam diskusi tersebut. Ia mendorong adanya koordinasi yang lebih formal antara Kemensetneg dan anggota DPR untuk memastikan bahwa program-program tersebut dapat menyentuh langsung masyarakat.
Strategi yang baik dalam kolaborasi dengan DPR akan memberikan dampak positif bagi pelaksanaan berbagai program pemerintah. Untuk itu, Kemensetneg tidak hanya berfokus pada aspek administratif, namun juga harus mampu menjadi penghubung yang efektif antara kebijakan yang ditetapkan pemerintah dan pelaksana di lapangan. Tanpa adanya kolaborasi yang solid, sangat mungkin tujuan pemerintah tidak tercapai dengan baik.
Rapat ini menjadi momen penting dalam mengevaluasi anggaran dan efektivitas kebijakan nasional secara keseluruhan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Kemensetneg bisa lebih baik dalam menjalankan misinya. Apalagi, keberhasilan suatu program sangat bergantung pada sinergi antar lembaga negara serta kepemimpinan yang kuat dari Kemensetneg itu sendiri.
