Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia mengeluarkan kritik tajam terhadap Ketua DPR RI mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Kasus ini menyoroti kesenjangan perhatian legislatif terhadap isu penting yang membela kepentingan kelompok rentan di masyarakat.
Kritik tersebut muncul ketika Ketua DPR yang menyatakan bahwa pembahasan RUU PPRT harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak terburu-buru. Hal ini ini menuai reaksi negatif, dengan banyak yang berpendapat bahwa sikap tersebut justru menunjukkan ketidakberpihakan terhadap pekerja rumah tangga, yang selama ini menjadi kelompok sering terabaikan dalam konteks legislasi.
Pentingnya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Jumlah pekerja rumah tangga di Indonesia mencapai jutaan, dan sejumlah besar di antaranya tidak memiliki perlindungan hukum. Pekerja rumah tangga sering kali menghadapi kondisi kerja yang tidak manusiawi dan rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera merevisi dan mempercepat pembahasan RUU PPRT agar perlindungan hukum bagi mereka dapat terwujud.
Sebuah penelitian menunjukkan bahwa pekerja rumah tangga sering mengalami eksploitasi dan pelecehan, namun banyak dari mereka tidak dapat melaporkan kasus-kasus tersebut karena kurangnya dukungan hukum. Pengacara yang mengkhususkan diri dalam hak asasi manusia mencatat bahwa dukungan hukum yang ada saat ini tidak memadai untuk menjamin kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, seorang peneliti mempertegas bahwa perlindungan hukum harus segera diperkuat agar para pekerja rumah tangga mendapatkan hak yang mereka butuhkan.
Strategi Mendorong Pembahasan RUU PPRT
Untuk mendorong pembahasan ini, diperlukannya respon yang cepat dan signifikan dari DPR. Taktik yang bisa dilakukan antara lain adalah memanfaatkan aliansi dengan kelompok masyarakat sipil dan organisasi buruh untuk meningkatkan tekanan pada pembuat kebijakan. Menjalin kerjasama yang solid dengan sektor lain yang juga menghadapi tantangan legislasi serupa dapat menciptakan solidaritas yang kuat.
Dalam konteks ini, peneliti juga menyoroti pentingnya keterlibatan publik dalam diskusi terkait RUU PPRT. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai isu-isu yang dihadapi pekerja rumah tangga, diharapkan ada dorongan yang lebih kuat untuk perubahan. Melalui kampanye informasi dan sosialisasi, masyarakat bisa lebih memahami pentingnya RUU ini dan mendorong DPR untuk segera mengambil langkah nyata. Penutup, harapan akan perlindungan untuk pekerja rumah tangga tidak hanya sekadar janji, tetapi harus menjadi realita yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.
Janji-janji dalam pembahasan RUU PPRT yang terus ditunda menunjukkan bahwa ada keperluan untuk komitmen nyata dari DPR. Keterlambatan ini mencerminkan pencitraan yang tidak sejalan dengan realita yang dihadapi oleh pekerja rumah tangga, yang berhak mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan.
