Pemeringkatan anggaran pertahanan semesta oleh pemerintah Indonesia semakin menjadi sorotan publik. Dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026, terdapat alokasi sebesar Rp 424,8 triliun yang mencakup sektor pertahanan, hukum, dan keamanan. Namun, keputusan ini mengundang kritik dari berbagai kalangan ekonomi yang menilai bahwa anggaran besar tersebut tidak akan memberikan efek berganda yang diharapkan bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Beberapa ekonom, seperti Wijayanto Samirin dari Universitas Paramadina, menilai bahwa anggaran tersebut tidak menciptakan peluang ekonomi baru dan tidak meningkatkan efisiensi ekonomi secara signifikan. Dengan fondasi seperti ini, bagaimana seharusnya kebijakan fiskal dibangun untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan?
Analisis Anggaran Pertahanan dan Dampaknya
Anggaran Rp 424,8 triliun tersebut terbagi menjadi tiga sektor utama: pertahanan, ketertiban, dan hukum. Alokasi ini menimbulkan berbagai opini tentang efektivitasnya. Untuk sektor pertahanan, misalnya, sebesar Rp 185 triliun dialokasikan untuk pemeliharaan dan perawatan alat utama sistem persenjataan serta pengadaan berbagai alat modern. Namun, kekhawatiran muncul bahwa belanja yang besar ini tidak selalu berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi.
Dari perspektif ekonomis, Wijayanto menyatakan bahwa anggaran tersebut bersifat “one shoot” dan tidak bisa diharapkan untuk menciptakan dampak jangka panjang. Dalam pandangannya, krisis fiskal menjadi tantangan nyata yang mungkin dihadapi oleh pemerintah di masa mendatang, terutama saat datangnya tahun 2026. Data analisis menunjukkan bahwa tanpa adanya pemanfaatan yang optimal, setiap rupiah yang dibelanjakan akan menjadi pemborosan, hal ini sangat merugikan perekonomian rakyat.
Strategi Penggunaan Anggaran yang Efektif
Sudah menjadi keharusan bagi pemerintah untuk lebih selektif dan efisien dalam penggunaan anggaran tersebut. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi mendalam terhadap tujuan setiap program dalam anggaran. Mengoptimalkan alokasi dana di sektor-sektor yang lebih mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi, seperti pendidikan dan kesehatan, bisa menjadi alternatif yang lebih baik.
Penting untuk diingat bahwa investasi ke dalam sumber daya manusia dan infrastruktur sosial mampu menghasilkan ‘multiplier effect’ yang lebih berkelanjutan dibandingkan dengan hanya fokus pada sektor pertahanan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi anggaran yang berorientasi pada prospek jangka panjang demi stabilitas ekonomi dan kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dalam kesimpulannya, langkah cerdas dalam pengelolaan anggaran dapat berdampak positif bagi perekonomian negara. Melalui pengendalian dan penggunaan dana yang efisien, pemerintah diharapkan dapat menciptakan peluang yang lebih baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, menjawab tantangan fiskal, dan memastikan stabilitas jangka panjang bagi ekonomi Indonesia.
