JAKARTA, Menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan, Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) menyampaikan peringatan akan tanda-tanda kemerosotan nasional yang dinilai dapat mengancam fondasi Republik. Dalam sebuah konferensi pers yang diadakan di Jakarta, Rabu lalu, AKSI menunjukkan bahwa kemerosotan tersebut terlihat dari melemahnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan hukum yang tidak adil, dan berkurangnya kesetaraan di antara warga negara.
Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah tokoh yang memiliki peran penting dalam sejarah Indonesia, seperti mantan Jaksa Agung dan aktivis HAM, sejarawan, serta peneliti sejarah. Mereka hadir untuk memberikan perspektif dan keprihatinan terkait situasi yang dihadapi bangsa saat ini. Satu pertanyaan penting yang muncul adalah, “Apa yang terjadi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang pernah menjadi pondasi Indonesia?”
Keprihatinan Terhadap Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum
Salah satu fokus utama dari AKSI adalah masalah hak asasi manusia yang semakin terpinggirkan. Dalam laporan yang dibagikan, mencuat data yang menunjukkan meningkatnya pelanggaran HAM dalam berbagai bentuk, baik oleh negara maupun oleh grup lainnya dalam masyarakat. Penegakan hukum yang timpang menjadi sorotan, di mana hukum tampaknya hanya berlaku untuk segelintir kalangan, sementara banyak masyarakat yang tidak mendapatkan keadilan. Hal ini tentu menciptakan ketidakpuasan sosial yang dapat mengakibatkan gejolak di masyarakat.
Penting untuk kita refleksikan bahwa sudah saatnya kita semua, baik pemimpin maupun masyarakat, untuk berkomitmen dalam menjaga dan memperjuangkan keadilan. Ketika sistem hukum tidak berfungsi dengan baik, dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat adalah hilangnya kepercayaan terhadap institusi negara. Hal ini menjadi tantangan besar bagi setiap individu di Indonesia untuk mendorong perubahan yang lebih positif.
Tindakan Strategis untuk Menghadapi Permasalahan Kemanusiaan
Kelanjutan dari analisis ini menunjukkan perlunya strategi berkelanjutan dalam menghadapi masalah yang ada. AKSI meminta pencabutan kebijakan yang mengecilkan makna sejarah yang sesungguhnya, penghentian praktik-praktik otoritarian, serta pelindungan terhadap kebebasan berekspresi. Tindakan ini diperlukan agar generasi berikut dapat memahami dan menghargai sejarah dengan benar dan tidak terjebak dalam manipulasi informasi.
Dalam konteks ini, tindakan kolektif dari masyarakat sipil juga tak kalah pentingnya. Melalui gerakan sosial dan kesadaran kolektif, masyarakat dapat berperan aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung hak asasi manusia. Penanggulangan kemerosotan yang dihadapi memerlukan kerjasama antara pemerintah dan warga, dengan tujuan akhir untuk menciptakan lingkungan yang aman dan adil bagi semua.
Dengan momentum peringatan 80 tahun Proklamasi Kemerdekaan, saatnya bagi kita untuk kembali ke tujuan awal Republik, yakni melindungi seluruh bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kita harus berupaya untuk mengembalikan martabat dan integritas bangsa, serta memastikan bahwa kekayaan negeri ini tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang, tetapi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
