Maros, – Kejaksaan Negeri Maros baru-baru ini mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan belanja internet Command Center di Dinas Kominfo. Keputusan ini datang setelah proses penyidikan yang intensif dan detail.
Penetapan tersangka ini merupakan langkah yang dianggap penting oleh pihak kejaksaan untuk menjaga integritas penggunaan anggaran publik. Menarik untuk dicatat bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan juga menyentuh aspek yang lebih luas terkait pengelolaan anggaran daerah.
Penetapan Tersangka dan Proses Penyidikan
Dalam keterangannya, Kepala Kejaksaan Negeri Maros, Muhammad Zulkifli Said, menjelaskan bahwa tersangka yang berinisial MT, menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan memiliki tanggung jawab yang besar di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian. Proses penyidikan dimulai setelah adanya laporan dan indikasi kuat yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan dana.
Menurut laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan, ditemukan potensi kerugian negara yang mencengangkan, diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 miliar. Hal ini diakibatkan oleh penggunaan anggaran yang tidak transparan dalam program belanja internet Command Center yang berlangsung selama tahun anggaran 2021 hingga 2023.
Dampak dan Langkah Ke Depan
Selain penetapan tersangka, kejaksaan juga menekankan pentingnya meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran di pemerintahan. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terulangnya kasus serupa di masa yang akan datang. Dengan pemanggilan 93 orang saksi dalam proses penyidikan, diharapkan kebenaran dapat terungkap secara jelas dan transparan.
Kepala Kejaksaan juga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh pihak-pihak yang mengaku sebagai perwakilan kejaksaan. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga dan mencegah adanya penyalahgunaan kewenangan yang bisa merugikan masyarakat.
