JAKARTA, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Komjen Pol (Purn) Dr. Mohammad Iqbal, M.H., menegaskan bahwa komitmen DPD RI dalam menjalankan tata kelola anggaran yang baik, transparan, dan akuntabel harus terus dijaga. Hal ini diungkapkan setelah menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen pada Senin (21/7).
Rapat tersebut membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2024 untuk lingkungan Sekretariat Jenderal DPD. Dalam kesempatan itu, Iqbal mengungkapkan bahwa penyerapan anggaran DPD RI telah mencapai 98,2 persen, yang mendapat apresiasi positif dari Komisi XIII. Hal ini menunjukkan efektivitas dalam pengelolaan anggaran, yang tentunya memerlukan pelaksanaan yang teliti dan transparan.
Komitmen Tinggi dalam Pengelolaan Anggaran
Keberhasilan dalam mencapai penyerapan anggaran yang tinggi tentu tidak terjadi begitu saja. DPD RI telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan bahwa anggaran yang ada digunakan sebaik mungkin. Anggota DPR yang hadir dalam rapat tersebut memberikan persetujuan dan menunjukkan rasa syukur atas pencapaian ini. Hal ini berbanding lurus dengan upaya meningkatkan kinerja lembaga dalam rangka melayani publik.
“Alhamdulillah, kita diminta memaparkan realisasi anggaran dan kita diapresiasi karena penyerapan mencapai 98,2 persen. Itu pencapaian yang bagus,” ujar Iqbal kepada wartawan. Pencapaian ini tidak hanya terbatas pada anggaran, tetapi juga terkait dengan capaian kinerja lainnya. DPD RI berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 18 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah hasil yang sangat baik dan menunjukkan bahwa pengelolaan dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pentingnya Penerapan Prinsip Kehati-hatian
Akan tetapi, meskipun DPD RI meraih berbagai prestasi, Iqbal tetap menekankan pentingnya hati-hati dalam mengelola anggaran untuk menghindari kesalahan. BPK memberikan beberapa catatan administratif yang perlu ditindaklanjuti, termasuk satu penemuan terkait kesalahan perhitungan anggaran. “Kami pastikan, Insyaallah seluruhnya akan selesai paling lambat Agustus 2025,” ujarnya, menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Frasa “setiap rupiah harus berdampak langsung pada pelayanan dan kinerja” adalah inti dari pernyataan Iqbal. Ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak hanya sekadar pencatatan angka, tetapi harus membawa manfaat nyata untuk masyarakat. Sebagai pengguna anggaran, ia juga menegaskan tidak boleh ada penyimpangan, bahkan yang terkecil sekalipun. Kualitas pengawasan internal dan kontrol mutu harus diperkuat agar integritas anggaran tetap terjaga.
Terkait kebutuhan anggaran ke depan, DPD RI telah mengajukan permintaan tambahan anggaran yang mendapatkan dukungan positif dari Komisi XIII. Hal ini penting untuk menambah efektivitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPD RI sebagai lembaga legislatif yang mewakili daerah.
Sebagai penutup, perlu diingat bahwa pengelolaan anggaran bukanlah tugas yang sederhana, tetapi dengan komitmen yang kuat dan prinsip pengelolaan yang baik, DPD RI memiliki potensi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengawasan yang efektif terhadap kebijakan publik. Keberadaan kantor perwakilan di daerah juga sangat diperlukan untuk menjaring aspirasi masyarakat. Minimal satu hingga dua kantor perwakilan harus dibangun setiap tahun demi menguatkan posisi DPD RI dalam menjalankan amanat konstitusi.
