Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad baru-baru ini mengonfirmasi bahwa DPR telah menerima Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari pemerintah terkait Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan diterimanya dokumen ini, DPR RI berencana untuk segera menugaskan Komisi III guna memulai pembahasan resmi tentang revisi tersebut dalam waktu dekat.
“DIM-nya sudah kita terima. Pembahasan Komisi III, rencananya begitu. Nanti akan diumumkan di rapat paripurna terdekat,” jelas Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pertanyaan yang dapat muncul adalah, seberapa mendasar perubahan yang akan dilakukan dalam revisi ini dan bagaimana dampaknya bagi sistem hukum di Indonesia?
Proses Pembahasan Revisi KUHAP
Dasco menjelaskan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, Komisi III DPR RI telah melakukan serangkaian rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyerap masukan terkait revisi KUHAP. Ini menunjukkan bahwa proses revisi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melibatkan berbagai pihak untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif.
Menurut data dan opini para ahli hukum, revisi KUHAP sangat penting untuk memperbaiki dan memperbarui sistem hukum yang ada, agar lebih sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Penanggapannya juga beragam, di mana banyak yang optimis bahwa perubahan ini akan meningkatkan keadilan dalam proses hukum. Dengan melibatkan aspirasi masyarakat, diharapkan setiap perubahan yang dilakukan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan serta keresahan masyarakat.
Strategi dan Harapan dari Revisi KUHAP
Ulasan mengenai revisi KUHAP tidak lengkap tanpa membahas tentang progres dan harapan ke depan. Dasco menegaskan bahwa pemerintah telah mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam penyusunan DIM. Ini menunjukkan bahwa proses legislasi ini berusaha untuk inklusif, serta memberi kesempatan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat mereka.
Revisi KUHAP merupakan salah satu agenda legislasi prioritas nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem peradilan. Penandatanganan DIM dilakukan secara resmi di hadapan pejabat tinggi negara, menunjukan komitmen bersama untuk mempercepat pembahasan ini. Dasco pun menargetkan bahwa rapat kerja pertama antara DPR dan pemerintah akan dimulai pada pekan depan. Dengan demikian, partisipasi semua pihak dalam proses ini sangat penting untuk memastikan hasil yang maksimal.
Dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, diharapkan setiap fase pembahasan dapat dipantau oleh masyarakat luas. Proses ini jangan hanya menjadi formalitas, melainkan sarana untuk mendorong terwujudnya sistem hukum yang lebih baik, lebih adil, dan lebih responsif terhadap isu-isu keadilan sosial yang ada di masyarakat.
