Makassar, — Walikota setempat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah kantor milik Pemerintah Kota Makassar, antara lain Kantor Perumda Pasar Makassar dan Kantor Perpustakaan Kota. Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi fasilitas dan infrastruktur pemerintahan dalam keadaan baik.
Pentingnya pembenahan terhadap fasilitas-fasilitas ini sangat disorot oleh walikota, mengingat banyak kantor yang sudah tidak layak pakai. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa penilaian terhadap kondisi ini harus diikuti dengan pemetaan prioritas perbaikan yang jelas untuk infrastruktur yang masih kurang maksimal.
Kondisi Infrastruktur Pemerintahan yang Memprihatinkan
Ada sejumlah kantor yang kondisinya sangat memprihatinkan, seperti yang terlihat di Perumda Pasar. Dalam penilaian, walikota menyatakan bahwa pembenahan perlu dilakukan secara menyeluruh, namun tetap harus memperhatikan intinya, yaitu prioritas fasilitas mana yang paling mendesak untuk diperbaiki.
Menurut survei terbaru, sekitar 60% fasilitas pemerintahan di kota ini berada dalam kondisi yang perlu diperbaiki. Hal ini menunjukkan urgensi untuk segera mengambil langkah-langkah perbaikan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Tidak hanya dari sisi fisik, namun juga dari sisi pelayanan yang dapat mempengaruhi kepuasan publik. Dukungan masyarakat terhadap perbaikan ini juga menjadi penting, agar mereka merasakan manfaat nyata dari setiap perubahan.
Strategi Perbaikan dan Peningkatan Fasilitas Umum
Fokus utama dalam perencanaan perbaikan adalah pada pembangunan perpustakaan kota. Sebagai pusat literasi warga, walikota berpendapat bahwa fasilitas ini harus representatif. Pembangunan juga harus mencakup rumah sakit di wilayah Ujung Pandang Baru dan Batua. Targetnya adalah menciptakan fasilitas yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga nyaman dan layak bagi masyarakat.
Oleh karena itu, koordinasi yang baik antara berbagai pihak sangatlah diperlukan. Misalnya, status aset yang belum jelas menyebabkan banyaknya pencatatan yang tumpang tindih, sehingga memperlambat proses renovasi dan perawatan. Memastikan setiap aset memiliki kepemilikan yang jelas merupakan langkah vital untuk mendukung efektifitas pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
Pada akhirnya, walikota mengakui keterbatasan dalam hal anggaran yang dimiliki, namun ia memastikan perencanaan bertahap akan terus dilakukan agar setiap proyek prioritas dapat diakomodasi dalam anggaran. Dengan rencana yang matang, diharapkan setiap tindakan dapat berdampak nyata bagi masyarakat, khususnya pada kantor-kantor pelayanan, sekolah-sekolah, dan fasilitas di pulau-pulau.
